DRAFT RUU KAMNAS 2011 PDF

By admin No comments

34/), the State Intelligence Law (UU 17/), the draft law on military Negara dan Korelasinya dengan RUU KamNas-RUU Intelijen-RUU KomCad’. draft (Bill) of National Security as the policy that . and preventing corruption ( Mufrikhah, ; and (). Pansus RUU Kamnas Panggil. resolve the lack of clarity, the defence ministry drafted a national security bill ( RUU Kamnas), .. In May , as head of the local JAT military.

Author: Gale Malajora
Country: Bermuda
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 24 August 2005
Pages: 349
PDF File Size: 16.27 Mb
ePub File Size: 6.11 Mb
ISBN: 144-7-37792-116-8
Downloads: 13188
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltigore

Sebenarnya saya rada malas memosting upaya penjatuhan Jokowi melalui pelaporan korupsi dari TS Apakah penolakan kedua kali oleh lembaga anti rasuah kammnas ini akan membuat jera lawan politik Jokowi?

Malah sebaliknya, akan makin banyak hal-2 absurd yg dilaporkan mereka. Karena target taktis mereka adlah membuat Jokowi-Ahok sibuk dg kxmnas remeh-temeh sehingga lupa mengurusi hal-hal penting untuk pemenangan putaran kedua. Selanjutnya baca tautan ini: Presiden SBY dikenal sering menegur audiens ketika sedang pidato atau memberikan pengarahan. Terakhir beliau menegur anak yg ditengarai tidur saat beliau berpidato memeringati Hari Anak Nasional.

Tentu saja rekasi pro-kontra segera muncul. Saya terus terang melihat ada positifnya jika teguran tsb memang pada tempatnya, misalnya kepada para pejabat atau anggota TNI dan Polri yg ngobrol saat beliau pidato. Namun kalau anak-anak tertidur rasanya janggal kalau sampai ditegur. Saya jadi ingat seorang santri yg memarahi anak-2 yg ribut saat Pak Kyai sedang khotbah Jum’at. Pak Kyai malah menegur si santri: Daripada mereka ribut, atau bahkan tdk mau datang ke acara peringatan, atau malas Jum’atan!?

Padahal Polri sendiri sudah sangat jelas m Sebagai petinggi parpol yg ikut dlm pemerintahan, TSE mestinya malu karena terorisme adlh masalah nasional dan Pemerintah masih belum efektif dlm membasmi bahaya terorisme.

TSE melakukan kampanye negatif dan murahan dg memanfaatkan tragedi yg menimpa Polisi di Solo utk kepentingan Pemilukada di Jakarta. Tiada hari tanpa berita tentang tuduhan korupsi thd Jokowi dan pemda Solo. Kali ini soal dana pendidikan sebesar Rp 9 miliar yg dituduhkan dikorupsi oleh Jokowi dan Pemda Kota Solo.

Kalau nanti ternyata gagal lagi, mungkin akan ada Tim pelapor lagi, entah dari mana. Silakan anda sendiri yg menilai. Pertanyaannya, kenapa saat ini justru Komnas HAM menghadapi kondisi “darurat”? Apakah karena RI sudah demikian hebat sehingga tak memerlukan lembaga ini, ataukah ini cuma upaya para elite penguasa “membunuh” nya pelan-2 karena dianggap sebagai ancaman oleh sebagian dari mereka yang khawatir dg kiprah penegakan HAM?

Sebab katanya, Sultan masih bisa dicalonkan menjadi calon presiden, bila ada partai politik yang mengusungnya sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Masalahnya, kan enggak bisa, masih menjabat Gubernur kok menjabat Presiden. Jabatan Sultan itu adalah posisi kultural. Namun, AS Hikam mengatakan, wajar saja ada anggapan bahwa UU tersebut merupakan upaya untuk menjegal sultan maju sebagai capres din Menteri Dalam Negeri punya versi yang mencakup Ketum PBNU dan Menag, yaitu bahwa konflik Sampang adalah “bukan konflik agama” antara pengikut Syi’ah dan Sunni tetapi “murni kriminal plus masalah keluarga.

Statemen Mendagri ini sama saja dg mengatakan bahwa Perang Dunia I bukan perang antar-negara-2 tetapi soal kasus pembunuhan yg melibatkan Kapten Dreyfus. Mendagri gagal melihat konteks makro spt yg dilaporkan Komnas HAM dan lagi-2 mereduksi masalah yg sangat serius menjadi sepele.

Tampaknya kebiasaan untuk mengalihkan masalah dan tidak tertarik atau berani? Mungkin maksud mereka baik, yaitu ingin mencegah terjadinya pelebaran masalah. Tetapi dengan mereduksi persoalan serius menjadi sepele maka akan tidak akan pernah terjadi penuntasan dan resolusi yg efektif.

  GARAGENVERORDNUNG BAYERN 2013 PDF

Universitas Gadjah Mada: National Security Draft Law Needs to Be Re-designed

Konflik serupa akan berulang kembali dan akan dicarikan alasan lain. Misalnya konflik terjadi karena “murni sial” saja. Kamnass baca tautan di bawah ini: Bagaimana mungkin SAS bisa membuat kategorisasi itu, padahal sudah jelas ada latar belakang konflik dan kekerasan thd penganut Syiah? Ada kesan SAS ingin membatasi persoalan agar tdk berdampak lebih jauh thd kaum nahdliyyin dan NU, karena Madura adlh daerah basis. Niat SAS tsb baik tetapi apakah akan efektif? Hampir semua orang sudah tahu, bahkan dunia internasional pun mengikuti perkembangan kasus kekerasan thd Syi’ah dan Ahmadiyah di Indonesia.

SAS mestinya mengikuti cara alm GD untuk terbuka dan mencari solusi yg tepat.

Misalnya membuat Tim Pencari Fakta utk memberi masukan yg akurat mengenai peristiwa tsb. Kita tunggu reaksi KPK. Saya memang punya harapan sangat besar kepada beliau utk menjadi salah satu jangkar bagi lembaga pemberantas rasuah di negeri ini.

Semoga beliau bisa memerkuat gerak KPK dlm menjalankan amanat rakyat. Bravo bung BW dan mohon maaf kalau saya sempat agak memertanyakan sikap anda.

Selanjutnya simak tautan ini: Dari segi hak mengemukakan pendapat freedom of speechmaklumat FPI ini tentu sah-sah saja. Jika maklumat ini ditolak oleh pihak lain, sejauh tetap menggunakan landasan Konstitusional, maka juga sah-sah saja. Vraft saya, maklumat FPI adlh salah satu dari sekian banyak aspirasi politik yang ada dan ia tidak memiliki kekuatan mengikat atau memaksa baik kamns agama maupun hukum.

Ummat Islam di DKI bebas utk memutuskan sendiri pilihan mereka sesuai dg nalar dan nurani masing-masing. Konstitusi dan prinsip demokrasi harus tetap dijunjung tinggi di negeri iamnas, termasuk menghargai perbedaan pilihan dalam Pemilukada DKI. Terus terang saya justru malah bingung dg permohonan maaf Denny Indrayana DI kpd para “advokat bersih” ini.

Mungkin maksudnya mau mengklarifikasi bhw dia hanya anti-advokat “kotor’ pembela koruptor.

Tetapi bg saya justru dg membuat dikotomi “advokat bersih” vs “advokat kotor” itu masalahnya menjadi makin rumit. Sebab DI justru makin terkesan memolitisiasi dan mengadu domba kalangan advokat. Bisa jadi permohonan maafnya bukan menyelesaikan masalah tetapi malah bikin membuat polemik menjadi semakin marak. Sengajakah DI melakukan ini semua? Tindakan kekerasan thd ka,nas Syi’ah di Sampang Madura hari ini terjadi lagi.

Aksi ini harus dikecam sekeras-kerasnya olh seluruh anak bangsa, karena selain menodai kerukunan internal ummat Islam, juga merusak kebangsaan kita.

Observer: National Security Draft Law Not Urgent for Discussion

Suasana lebaran Idul Fitri yg menjadi lambang rasa kemanusiaan, persaudaraan, dan kesetiakawanan tlh tercemar oleh ulah segelintir manusia yg merasa paling benar dan tak peduli kepada keberagaman. Kita berharap Negara benar-benar hadir dan mampu melindungi warganegara berikut hak-hak ruuu mereka. Euu aparat keamanan melakukan penertiban dan menangkap para pelaku dan otak dari aksi kekerasan tersebut.

Problem internal elite KPK, yg menjadi kendala kinerjanya, makin terkuak. Hutang budi politik BM mustahil tdk digunakan menekannya, dan keterlibatan BW sbg pengacara LPS mustahil membuatnya mandiri jika kasus korupsi Century dibongkar.

Pak JK tentu bermaksud positif ketika mengatakan bhw Golkar dan Nasdem adalah “satu jiwa. Nasdem adlh fenomena sempalan Golkar, mirip dg Hanura. Perlu waktu utk menilai apakah Nasdem akan berbeda secara fundamental atau hanya kulitnya.

Yg jelas, munculnya partai-2 sempalan Golkar ini menjadi indikator bahwa partai penguasa zaman Orba tsb telah mengalami kemunduran serius.

  DAVID STRAKER CHANGING MINDS PDF

Denny Indrayana DI seakan identik dg kontroversi semenjak menjadi orang Istana. Statemennya “advokat pembela koruptor adalah koruptor” bikin gerah banyak pihak, khususnya para pengacara.

DI yg pejabat tinggi dan Mahaguru ilmu hukum tlh melakukan kesalahan logika yg fatal. Seorang advokat yg membela tersangka korupsi tdk otomatis bs dituduh koruptor. Lalu bgmn dg advokat yg membela pembunuh atau teroris? DI jg pasti tahu bhw salah satu hak asasi manusia termasuk tersangka adalah memperoleh pembelaan hukum. Keinginan DI menyuarakan kemarahan moral moral outrage mungkin saja valid, tetapi karena memakai logika yg jeblog malah berbuah kecaman.

Mulutmu adlh harimaumu, kalau tak ditopang nalarmu. Upaya upaya untuk memecah kesatuan dan kaknas bangsa melalui isu SARA kini sedang marak. Salah satu targetnya adalah warga etnis Cina yang kendati minoritas, tetapi posisinya sangat strategis di negeri ini. Kendati tragedi kerusuhan anti Cina sudah lewat cukup lama, tetapi ada yg masih mencoba mengungkit dan memanipulasinya demi kepentingan politik sempit.

Bagi para Gusdurians perlu membaca ulang bagaimana perjuangan Almaghfurlah GD merajut ukhuwwah wathoniah solidaritas kebangsaantermasuk melindungi hak-hak asasi etnis Cina di dratf ini. Kampanye gelap dg mengeksploitasi ancaman thd warganegara keturunan Cina sudah sangat mengkhawatirkan. Bukan saja dlm kaitan dg Pemilukada DKI putaran ke dua, tetapi juga dg kehidupan berbangsa. Kasus ini menjadi bukti bhw pihak-pihak yang menginginkan perpecahan dan kerusakan dlm batang tubuh bangsa dg sangat mudah mengeksploitasi peristiwa-peristiwa seperti Pemilukada utk adu domba.

Saya berharap Polri segera memburu dan membekuk para pemancing di air keruh ini.

Sejatinya, saya setuju dg kegiatan studi banding DPR. Tetapi tentu bukan sprt yg dilakukan oleh Pansus RUU Desa ke Brazil dg alasan mengada-ada, tdk logis, dan menelan terlalu besar biaya.

Mengatakan desa-2 di Brazil mirip dg di Indonesia, sy kira perlu dipertanyakan. Bhw Pemerintah Brazil berhasil memajukan desa itu mungkin saja, tetapi apakah relevan dg kondisi Indonesia?. Studi banding yg tepat adlh yg berdasarkan penalaran, jelas rruu, dan tdk hrs menghabiskan anggaran terlalu besar. Bukti bhw politisi Senayan kian melecehkan penalaran dan pendapat rakyat makin menumpuk. Menurut hemat saya, proses penyidikan kasus simulator SIM bukan lagi “bakal” kacau, tetapi memang “sudah” kacau.

KPK kini berpotensi menjadi bahan olok-2 publik karena ketidak-jelasan posisinya dan hanya mampu mengumbar janji-2 melalui konferensi pers.

Sementara Polri langsung bertindak dan menujukkan ka,nas lebih pro-aktif. Pimpinan Polri yg punya inisatif tentu akan lebih dihargai publik ketimbang pimpinan KPK yg cuma obral janji doang.

Isu kebakaran yg terjadi di Jakarta, memang sangat sensitif bagi Foke. Kalau dia merasa kannas dan khawatir menjadi bahan kampanye hitam, tentu sah-sah saja. Namun, saya rasa isu kebakaran itu jika ditilik dari perspektif lain, tentu sangat sah dijadikan wacana publik terkait Pemilukada. Jika masalah itu dilihat dari sisi manajemen pemerintahan dan keamanan publik Jakarta, maka seringnya terjadi kebakaran itu adlh salah satu indikator ketidakmampuan Pemda DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo terkait dg jaminan keamanan publik di Jakarta.

Dg demikian, sah-sah saja kalau isu kebakaran tsb dikaitkan dengan Pemilukada DKI, karena bukankah Pemilukada adlh kesempatan bagi rakyat utk memilih pemimpin yg lebih mampu, termasuk dlm manajemen pemerintahan dan kebijakan publik terkait dg keamanan warga Jakarta?